0
0
Kementerian Luar Negeri India menilai peringatan yang digelar oleh Pakistan di bawah tajuk Youm-e-Istehsal Pakistan sebagai upaya terkoordinasi untuk mengalihkan perhatian internasional. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara MEA, Randhir Jaiswal, menyusul komentar pejabat tinggi Pakistan terkait isu tersebut.
Jaiswal menolak keras narasi yang menurutnya merupakan “political absurdity” dan menegaskan integritas wilayah India. Dalam reaksinya, ia menegaskan bahwa langkah-langkah konstitusional yang diambil pada 2019 tetap merupakan urusan domestik India dan telah membawa perubahan positif bagi wilayah terkait.
Kemukakan posisi resmi Kementerian Luar Negeri
Jubir MEA mengingatkan bahwa perubahan status hukum wilayah yang dilakukan tiga tahun sebelumnya menjadi urusan internal India. Dalam penjelasannya, Jaiswal menyampaikan secara tegas: “The constitutional changes made on August 5, 2019, are entirely an internal matter of India. These decisions have brought unprecedented socio-economic development, good governance, and democratic empowerment to the people of the region. Pakistan has no locus standi to comment on matters that are strictly internal to India,”.
Menurut pernyataan Kementerian, keputusan tersebut telah mendorong perkembangan di bidang infrastruktur, pendidikan, pariwisata, dan konektivitas di Jammu dan Kashmir serta Ladakh, yang disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari India.
Tuduhan pelanggaran dan kondisi di PoJK
Selain menolak klaim Pakistan, pemerintah India juga menuduh Islamabad berupaya menutupi masalah hak asasi dan isu keamanan di wilayah yang dikuasai Pakistan. Jaiswal menyoroti laporan tentang tindakan keras aparat keamanan Pakistan terhadap demonstran sipil di Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK) dan menyatakan bahwa situasi tersebut memperlihatkan inkonsistensi perilaku pemerintahan Pakistan.
Dalam bagian lain dari pernyataan resminya, Jaiswal menegaskan: “The international community is currently witnessing the brutal suppression of fundamental rights in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK).” Ia menambahkan bahwa beberapa pekan terakhir di wilayah itu diwarnai oleh tindakan kekerasan yang menelan korban, pembunuhan terarah, dan larangan-larangan keras untuk membungkam protes sipil damai.
Seruan untuk tindakan konkret terhadap teror dan okupasi
Jubir MEA menilai teater diplomatik yang dinilai terorganisir itu tidak berhasil menipu publik internasional. Ia mendesak Pakistan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai kekerasan di PoJK dan mengambil langkah nyata terhadap jaringan teror yang beroperasi dari wilayahnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Jaiswal mengimbau tindakan yang dapat diverifikasi dan permanen serta menyerukan pengosongan semua wilayah India yang masih dikuasai secara ilegal. Ia menegaskan secara tegas: “Instead of engaging in predictable diplomatic theatre, Pakistan would be well-advised to stop the bloodshed in PoJK, take credible, verifiable, and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. The world is not fooled by these orchestrated spectacles,” Jaiswal added.
India memperingati perubahan konstitusional yang diberlakukan pada August 5, 2019, pada hari Rabu ini. Menurut pernyataan resmi, tujuh tahun setelah pencabutan Artikel 370 dan 35-A, wilayah Jammu dan Kashmir diklaim telah menunjukkan kemajuan di berbagai sektor. Sementara itu, pernyataan India juga menyoroti aksi protes massal di PoJK yang dianggap sebagai akibat dari eksploitasi ekonomi, pembatasan hak dasar, dan tekanan administratif oleh otoritas setempat.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri ini menegaskan kembali posisi India bahwa isu-isu yang bersifat internal tidak seharusnya dijadikan alat propaganda politik oleh pihak lain, dan mengajak komunitas internasional untuk melihat kondisi di kawasan yang disengketakan secara lebih kritis.
