0
0
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto, meminta Kementerian Pertanian untuk segera mewujudkan swasembada bawang putih tanpa impor. Pernyataan ini menegaskan harapan agar kebutuhan pangan strategis tersebut dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Permintaan Titiek disampaikan sebagai upaya menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri dan menguatkan kedaulatan pangan. Fokus pada swasembada bawang putih menjadi sorotan karena komoditas ini kerap menjadi bahan pokok dalam konsumsi rumah tangga dan industri pangan.
Desakan kepada Kementerian Pertanian
Dalam posisinya sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek mendorong Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah nyata menuju swasembada bawang putih. Ia meminta agar kementerian merumuskan dan menjalankan kebijakan yang memungkinkan produksi nasional meningkat sampai mampu memenuhi kebutuhan domestik tanpa perlu impor.
Permintaan tersebut menempatkan perhatian pada upaya peningkatan kapasitas produksi, ketahanan pasokan, dan kesinambungan produksi lokal. Seruan itu juga mencerminkan kepedulian terhadap stabilitas harga di pasar domestik yang dipengaruhi oleh pasokan bawang putih.
Tuntutan tanpa impor dan implikasinya
Titiek menekankan bahwa target swasembada harus dicapai tanpa bergantung pada impor. Pendekatan tanpa impor ini mengisyaratkan perlunya penguatan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan benih, akses pembiayaan bagi petani, hingga jaringan distribusi yang efisien untuk memastikan produk sampai ke konsumen.
Keinginan untuk menghentikan impor juga menuntut perhatian pada keberlanjutan budidaya serta ketersediaan lahan dan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas. Meski demikian, rincian langkah teknis, target waktu, atau program spesifik yang diminta tidak diuraikan lebih jauh dalam pernyataan yang disampaikan.
Peran pengawasan DPR dalam target swasembada
Sebagai Ketua Komisi IV, Titiek menempatkan isu bawang putih dalam ranah pengawasan kelembagaan yang membidangi urusan pertanian. Permintaan tersebut sejalan dengan fungsi legislatif untuk mendorong pemerintahan mengambil kebijakan yang memperkuat produksi pangan nasional.
Langkah legislasi, penganggaran, atau pengawasan program merupakan instrumen yang dapat ditempuh Dewan untuk mendukung target swasembada. Namun, pelaksanaan konkret tetap bergantung pada kebijakan dan program yang dijalankan oleh kementerian terkait.
Seruan ini menjadi bagian dari diskursus lebih luas mengenai kemandirian pangan, khususnya pada komoditas yang menjadi kebutuhan pokok rumah tangga. Dengan menaruh perhatian pada bawang putih, perhatian publik berpotensi tertuju pada upaya membangun ketahanan pasokan melalui produksi lokal.
Pernyataan Titiek disampaikan pada 10 Juni 2026 dan menjadi isyarat politis agar urusan bawang putih mendapat prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertanian ke depan. Harapannya, langkah nyata dapat segera terlihat di lapangan sehingga swasembada bawang putih bukan sekadar target retoris, melainkan capaian yang dirasakan oleh petani dan konsumen.
