0
0
Reformasi pengadilan pajak menjadi perhatian dalam kabar terbaru ini. Calon Hakim Agung Yeheskiel Minggus Tiranda menegaskan pentingnya pembaruan sistem peradilan pajak seiring percepatan ekonomi digital. Ia menilai perkembangan transaksi digital telah melampaui kerangka hukum pajak yang selama ini bergantung pada bukti kehadiran fisik pelaku usaha, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak.
Dalam pernyataannya yang tercatat pada 16 Agustus 2026, 11:25, Yeheskiel menyatakan keprihatinan atas ketidaksesuaian rezim pajak konvensional dengan pola transaksi modern. “Ekonomi digital telah mengubah struktur transaksi ekonomi nasional secara fundamental. Transaksi lintas batas berbasis…
Kendala rezim pajak yang bergantung pada kehadiran fisik
Yeheskiel menyoroti bahwa banyak aturan pajak tradisional dirancang pada asumsi adanya fisik usaha atau kantor sebagai dasar pemajakan. Menurutnya, ketika model bisnis beralih ke platform digital dan transaksi daring yang sifatnya lintas batas, pengenaan pajak dan penentuan subjek pajak menjadi lebih rumit. Ia memperingatkan bahwa pola ini berpotensi menimbulkan sengketa yang memerlukan pendekatan hukum dan teknis berbeda.
Dampak terhadap proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak
Sesuai pengamatannya, kondisi itu berimplikasi pada mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Pajak. Kompleksitas faktual dan bukti dalam sengketa yang muncul dari aktivitas digital dapat memperpanjang proses, menuntut pemahaman teknis dari hakim serta penyesuaian prosedur persidangan. Ia menekankan bahwa tanpa adaptasi, pengadilan berisiko kesulitan menangani kasuistik baru yang bermuatan unsur teknologi dan lintas yurisdiksi.
Pertimbangan kebijakan dan kapabilitas peradilan
Calon hakim agung itu mengingatkan perlunya pemikiran ulang tentang bagaimana regulasi pajak dan praktik peradilan disesuaikan dengan realitas ekonomi digital. Dari perspektif peradilan, hal yang perlu diperhatikan lain: peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek teknologi, ketersediaan alat dan prosedur untuk menilai bukti elektronik, serta koordinasi lintas lembaga yang berkaitan dengan penegakan fiskal.
Yeheskiel juga menyoroti potensi kebutuhan untuk mengharmonisasi pendekatan domestik dengan standar internasional dalam menangani transaksi lintas batas. Dalam konteks ini, ia menilai bahwa peran Pengadilan Pajak menjadi krusial sebagai arena akhir penyelesaian sengketa yang harus mampu menafsirkan aturan pajak dalam era transaksi digital.
Implikasi bagi pemangku kepentingan
Pernyataan calon hakim agung ini membuka ruang diskusi bagi pembuat kebijakan, aparat pengawas pajak, dan pelaku usaha mengenai arah pembaruan yang diperlukan. Bagi pengadilan, tantangannya adalah menyelaraskan kemampuan yudisial dan prosedural agar dapat merespons sengketa yang muncul dari model bisnis baru. Bagi pembuat kebijakan, sorotan ini mengingatkan perlunya kajian menyeluruh untuk menutup celah regulasi tanpa menghambat inovasi ekonomi.
Pernyataan Yeheskiel Minggus Tiranda menegaskan bahwa transformasi ekonomi menuntut transformasi hukum dan peradilan. Saat ekosistem bisnis bergerak cepat, menurutnya, sistem penyelesaian sengketa pajak juga harus bergerak agar tetap efektif dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan perpajakan di era digital.
