Marcos: Hukum Internasional Harus Mengatur Laut Cina Selatan

Presiden Marcos menegaskan bahwa hukum internasional, bukan kekuatan militer atau ekonomi, harus menjadi dasar pengaturan Laut Cina Selatan. Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri resepsi diplomatik yang memperingati dekade sejak putusan arbitrase 2016, sebuah momentum yang mengukuhkan kembali komitmen Filipina terhadap aturan hukum laut internasional.

Pidato Marcos, yang disampaikan pada Jumat, July 10, menekankan bahwa hukum internasional menjamin perlakuan setara bagi semua negara, tanpa memandang ukuran wilayah, kekuatan militer, atau kemampuan ekonomi. Dalam sambutannya ia menegaskan prinsip bahwa aturan hukum memberi kepastian dan perlindungan bagi negara-negara kecil serta komunitas pesisir.

Dasar hukum dan ulang komitmen Filipina

Marcos mengingatkan publik bahwa pilihan Filipina mengajukan arbitrase pada 2013 merupakan bentuk komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai. “Thirteen years ago, when the Philippines initiated these arbitration proceedings, we stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law,” ujarnya, menggarisbawahi alasan diplomatik di balik langkah hukum tersebut. Ia menambahkan bahwa keputusan bersejarah itu berujung pada “landmark 2016 Arbitral Award,” yang menurut pemerintahan Marcos menjadi landasan kebijakan Filipina di wilayah yang mereka sebut West Philippine Sea.

Presiden juga menegaskan posisi resmi negara bahwa Filipina akan tetap berpegang pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) sebagai rujukan hukum utama. Ia menyatakan, “For the Philippines, our path forward remains clear and absolute,” dan menambahkan, “We remain steadfastly committed to the United Nations Charter and to UNCLOS,” sebagai komitmen yang tak berubah.

Implikasi putusan bagi kehidupan rakyat

Lebih dari sekadar doktrin hukum, Marcos menekankan bahwa putusan arbitrase memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga biasa. Ia mengingatkan bahwa putusan tersebut menyangkut hak-hak nelayan dan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan mereka. “At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations, and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families,” kata Marcos, menunjukkan dimensi kemanusiaan dari klaim kedaulatan dan hak-hak maritim.

Di samping itu, ia menekankan bahwa mempertahankan aturan hukum bukan hanya soal menggambar batas di peta, melainkan melindungi “lives, the livelihoods, and the future of our peoples,” sesuai penggalan kutipannya: “When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.”

Seruan untuk perdamaian dan kerja sama regional

Dalam pidatonya, Presiden juga menyerukan agar Laut Cina Selatan tidak menjadi arena konflik. “We hold a simple but unwavering conviction. The South China Sea must never be an arena of conflict,” ujarnya, dan melanjutkan harapan agar kawasan itu tetap menjadi lautan perdamaian dan kerja sama: “It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity—a body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.”

Marcos menilai putusan arbitrase 2016 telah menjadi rujukan penting bagi penerapan UNCLOS dan memperkuat kepercayaan pada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, meski penilaian itu ditolak oleh pihak lain. Ia juga menegaskan bahwa mengejar perdamaian bukan berarti bersikap pasif; sebaliknya, perlu keberanian untuk mempertahankan apa yang benar dan membela komitmen internasional.

Acara resepsi diplomatik itu menutup rangkaian konferensi sehari yang menandai ulang tahun ke-10 putusan arbitrase 2016. Dalam penutupnya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada mitra internasional yang mendukung tatanan internasional berbasis aturan dan mendorong agar dekade berikutnya dipenuhi upaya kolektif untuk melindungi yang rentan serta menjaga kelestarian laut. “Let the next decade be defined not by what international law prevents, but by what we can collectively achieve when we honor its promise to protect the vulnerable, to safeguard our oceans, and to secure a stable, peaceful world,” tutupnya.