0
0
Utusan AS untuk Timur Tengah Jared Kushner bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin, setelah pertemuan panjang dengan pemimpin Hamas di Mesir, dalam upaya memperkuat dukungan terhadap peta jalan Gaza yang diusulkan Washington. Peta jalan Gaza itu dirancang untuk mendorong gencatan senjata dan menetapkan kerangka penyelesaian konflik.
Pertemuan Kushner dengan Netanyahu berlangsung setelah pemimpin Israel menolak proposal 15 poin tersebut. Dalam pertemuan itu juga hadir tokoh-tokoh internasional, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Nickolay Mladenov, direktur Dewan Perdamaian yang dibentuk AS.
Isi peta jalan dan titik sengketa utama
Rangka peta jalan yang diusulkan membahas beberapa isu kunci yang selama ini menjadi inti perundingan. Rencana itu menekankan pencapaian gencatan senjata permanen, bagaimana pemerintahan sipil di Gaza akan dijalankan, upaya rekonstruksi, dan pengaturan keamanan. Namun terdapat perbedaan serius pihak-pihak terkait.
- Gencatan senjata permanen sebagai bagian dari kerangka akhir.
- Masa depan pemerintahan sipil di Gaza dan peran teknokrat Palestina.
- Rencana rekonstruksi wilayah yang hancur oleh konflik.
- Pengaturan keamanan, termasuk penyerahan senjata.
Hamas menyatakan telah menerima peta jalan tersebut dan menyebut ada persetujuan terhadap beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan pelucutan senjata. Kelompok itu juga meminta mediator dan Dewan Perdamaian untuk memberi tekanan agar Israel mengesahkan proposal itu. Sebaliknya, Israel bersikeras bahwa Hamas harus benar-benar melucuti senjatanya sebelum ada penarikan pasukan dari Gaza.
Pertemuan di Mesir dan dukungan regional
Sebelumnya, pada Minggu Kushner menghabiskan lebih dari dua jam di Mesir untuk bertemu dengan pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya, didampingi pejabat dari Mesir, Qatar, dan Turki, menurut pernyataan para pejabat regional dan perwakilan Hamas. Dalam pertemuan tersebut, Al-Hayya menuntut agar Israel menghentikan operasi militer di Gaza dan mundur ke garis yang disebut “garis kuning” sebelum implementasi peta jalan dimulai.
Sejumlah negara regional turut mengeluarkan pernyataan yang mengkritik penolakan Israel terhadap proposal itu. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia bergabung dengan mediator gencatan senjata dalam menyatakan kekecewaan atas sikap Israel, dan menegaskan bahwa Israel menanggung tanggung jawab atas penghambatan upaya perdamaian di Gaza. Israel belum merespons pernyataan tersebut secara langsung.
Konsekuensi praktis sementara penolakan berlanjut
Sampai kesepakatan tercapai mengenai peta jalan, sejumlah langkah terkait gencatan senjata tetap ditangguhkan. Di nya adalah rencana rekonstruksi Gaza serta penempatan pasukan internasional yang dimaksudkan untuk memisahkan pasukan Israel dari kawasan yang dikelola pemerintahan Palestina yang diusulkan.
Saat ini, pasukan Israel menguasai sekitar 60% wilayah Jalur Gaza, dan Netanyahu sebelumnya menyatakan operasi militer bisa meluas. Selain tantangan di medan diplomasi dan lapangan, upaya ini juga berimplikasi pada situasi politik domestik Israel menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober, di tengah koalisi pemerintah yang mencakup menteri-menteri dengan sikap keras terhadap Gaza.
Diplomasi yang sedang berlangsung bertujuan untuk mencari titik temu atas isu-isu sensitif seperti pelucutan senjata, kedaulatan administratif Gaza, dan langkah-langkah pembiayaan rekonstruksi, namun perbedaan kepentingan pihak-pihak terkait menunjukkan masih panjangnya jalan menuju implementasi peta jalan tersebut.
