Hipokrisi oposisi terlihat selama protes CJP di Delhi

Hipokrisi oposisi menjadi sorotan menyusul gelombang protes Cockroach Janta Party (CJP) di Delhi, ketika kecaman terhadap tindakan kepolisian di ibu kota dinilai tidak konsisten jika dibandingkan dengan sikap para politisi yang sama saat menangani demonstrasi di negara bagian mereka sendiri. Sementara beberapa partai menyerukan pembelaan kebebasan sipil di Delhi, pola berbeda tercatat ketika otoritas daerah menghadapi unjuk rasa di wilayah yang mereka pimpin.

Dalam peristiwa CJP, protes yang semula dikatakan sebagai ekspresi politik berubah menjadi bentrokan yang melibatkan kekerasan: massa dilaporkan melempar batu dan botol, menargetkan aparat kepolisian, menyerang kru media, serta merusak fasilitas publik. Klaim itu menimbulkan perdebatan tentang apakah kritik politik terhadap aparat di ibu kota bersifat selektif dan bermotif politik praktis.

Kekerasan dalam protes CJP di Delhi

Unjuk rasa CJP yang memicu gelombang kritik dianggap oleh sebagian pihak tidak lagi sekadar aksi damai. Menurut catatan yang beredar, kerusuhan di jalan-jalan ibu kota melibatkan serangan terhadap petugas kepolisian dan jurnalis serta vandalisme terhadap fasilitas umum. Tuduhan bahwa kelompok massa mencoba menciptakan kekacauan dan menahan kegiatan normal kota menjadi inti kritik terhadap pola protes tersebut.

Langkah keras di negara bagian: kasus Karnataka, Punjab, Kerala

Kontras dengan sikap yang ditunjukkan terhadap penanganan protes di Delhi, beberapa pemerintahan negara bagian dituduh menerapkan langkah keras saat menghadapi demonstran. Di Chikkaballapur, Karnataka, aksi protes petani di Shidlaghatta taluk pada April 2026 terkait penolakan terhadap akuisisi lahan oleh KIADB berujung pada pengiriman pasukan besar, pemasangan barikade, dan pembubaran yang menyebabkan beberapa petani luka-luka. Para pengkritik menyebut tindakan itu sebagai pembungkaman terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanah mereka.

Di Punjab, insiden di Khanna menyorot bentrokan aparat dan pekerja MGNREGA kontrak yang menuntut delapan bulan upah yang belum dibayar serta regularisasi pekerjaan. Ketika rombongan demonstran berusaha menyerahkan memorandum di kediaman Menteri Tarunpreet Singh Sond, bentrokan terjadi dan sedikitnya sepuluh demonstran terluka, termasuk satu orang yang mengalami patah pada kedua kakinya; sejumlah petugas polisi juga mengalami cedera.

Kasus lain di Patiala menunjukkan bagaimana aparat melakukan lathi charge terhadap para apprentice linemen yang memprotes di kantor PSPCL, di mana lebih dari 160 pemuda pengangguran dikabarkan mendapat tindakan keras saat menuntut janji rekrutmen. Kritikus menilai ada standar ganda ketika partai yang sama mengutuk tindakan polisi di luar wilayah kekuasaan mereka namun membenarkan atau melakukan tindakan serupa di daerah yang mereka kuasai.

Di Kerala, pengamanan ketat diberlakukan ketika demonstran radikal berusaha memblokade Calicut International Airport pada Juni 2025. Aparat menempuh penggunaan lathi charge, gas air mata, dan water cannon serta menangkap sejumlah pimpinan organisasi yang terlibat, termasuk Solidarity Youth Movement dan SIO. Langkah tersebut kembali menimbulkan pertanyaan soal konsistensi sikap politik terhadap kebebasan berkumpul.

Polemik politik dan tudingan standar ganda

Para pengamat politik dan lawan partai yang berkuasa menilai reaksi yang berbeda-beda tersebut mencerminkan pola oportunistik: menentang tindakan keras saat keuntungan politik dirasakan di tingkat pusat, tetapi menerapkannya tanpa kompromi saat menghadapi tekanan di wilayah pemerintahan sendiri. Nama-nama tokoh politik yang sebelumnya mengkritik tindakan kepolisian di ibu kota juga dicatat tetap tenang atau membela kebijakan keras ketika insiden terjadi di wilayah yang mereka pimpin ataupun di bawah aliansi politik mereka.

Terlepas dari perdebatan politik, insiden-insiden ini menyoroti dilema pemerintah dalam menjaga ketertiban publik sekaligus menjamin hak-hak sipil. Kritik dan tuntutan pertanggungjawaban kini menjadi bagian dari diskursus publik seputar batas-batas penegakan hukum dan kebebasan berpendapat.

Perkembangan lebih lanjut terhadap tuduhan dan respon politik dari berbagai pihak diperkirakan akan terus mempengaruhi wacana nasional mengenai kebijakan penanganan protes dan konsistensi prinsip-prinsip demokrasi di tingkat pusat maupun daerah.