Amnesty: Bukti kriminal perang Mali setelah eksekusi tentara

Amnesty International meminta pembukaan penyelidikan atas dugaan kriminal perang Mali setelah organisasi itu menganalisis rekaman yang menampilkan eksekusi tentara yang sudah “hors de combat”. Fokus permintaan ini muncul setelah munculnya sejumlah video yang menunjukkan perlakuan terhadap anggota militer yang tampak tidak lagi berdaya.

Peristiwa itu terkait dengan serangan pada 18 Juli di wilayah utara Mali, Tabrichat, di mana sedikitnya 50 tentara tewas ketika konvoi militer disergap. Serangan tersebut diklaim oleh aliansi JNIM (afiliasi Al-Qaida) dan kelompok separatis Tuareg Front de Libération de l’Azawad (FLA). Konvoi dilaporkan berangkat dari kota Anéfis menuju Gao setelah beberapa minggu terjadi pertempuran sengit untuk pengendalian Anéfis.

Temuan video dan bukti yang dianalisis

Amnesty menyatakan telah menelaah 12 video yang merekam momen setelah penyergapan. Beberapa klip menunjukkan tentara Mali dengan tangan terletak di belakang kepala, yang menurut organisasi merupakan indikasi penyerahan, tercermin dalam kutipan “les mains derrière la tête en signe évident de reddition”. Dalam klip lain tampak “un groupe d’hommes à terre et cinq hommes armés tirant sur eux”. Ada pula rekaman yang memperlihatkan “hommes armés infligeant des mauvais traitements aux prisonniers, en les malmenant et en les frappant”.

Temuan-video itu mendorong Amnesty untuk menegaskan bahwa sejumlah tentara tampak berada dalam kondisi “hors de combat” sebelum menjadi korban perlakuan buruk dan eksekusi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kutipan salah satu peneliti organisasi: “Il apparaît clairement que les soldats étaient hors de combat avant d’être victimes de mauvais traitements et d’être exécutés”, ucap Ousmane Diallo, peneliti senior soal Sahel di kantor regional Amnesty, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi.

Seruan penyelidikan dan reaksi internasional

Amnesty mengimbau otoritas Mali untuk membuka penyelidikan independen dan tidak memihak atas apa yang mereka sebut sebagai “crimes de guerre” yang dilakukan oleh FLA dan JNIM, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan: “Nous appelons les autorités maliennes à mener une enquête indépendante et impartiale sur ces crimes de guerre commis par le FLA et le JNIM qui ont revendiqué l’attaque”.

Sebelumnya, pada 23 Juli, PBB juga telah menuntut penyelidikan atas dugaan tindak penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi dalam serangan yang sama. Desakan dari organisasi hak asasi dan badan internasional ini menambah tekanan agar ada proses hukum yang transparan untuk mengusut peristiwa berdarah tersebut.

Konteks konflik yang lebih luas

Kekerasan ini terjadi di tengah krisis keamanan yang melanda Mali sejak 2012, yang dipicu oleh aktivitas kelompok-kelompok bersenjata yang terkait dengan Al-Qaida dan Negara Islam, serta konflik yang melibatkan kelompok kriminal komunitas dan gerakan separatis Tuareg. Selain aspek keamanan, negara ini juga menghadapi krisis ekonomi yang parah.

Situasi politik Mali berubah tajam setelah dua kudeta berturut-turut pada 2020 dan 2021. Sejak itu, negara ini dipimpin oleh pemerintahan militer yang berjanji akan memulihkan keamanan dan menjaga integritas wilayah. Namun serangkaian serangan bersenjata, termasuk insiden 18 Juli, menunjukkan tantangan besar yang masih harus dihadapi otoritas Mali dalam mewujudkan stabilitas.

Amnesty menegaskan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi setiap orang yang berada “hors de combat”, termasuk tentara yang ditawan atau yang menyerah, dan menilai bukti-bukti yang dikumpulkan sebagai kuat: “Ces preuves de crimes de guerre sont irréfutables”. Desakan itu menempatkan perhatian pada perlunya akuntabilitas atas tindakan yang diduga melanggar hukum perang.

Penyelidikan independen yang diminta oleh organisasi hak asasi dan seruan serupa dari PBB kini menjadi titik fokus dalam upaya memastikan ada klarifikasi dan pertanggungjawaban atas insiden yang menewaskan puluhan personel militer tersebut.