0
0
BGN lantik deputi baru sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur kelembagaan dan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional resmi mengangkat lima pejabat tinggi madya atau deputi untuk menggantikan dan melengkapi jajaran pimpinan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pengangkatan itu dilaksanakan berdasarkan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Perpres Nomor 83 tentang Badan Gizi Nasional. Kebijakan ini menjadi landasan hukum bagi penunjukan langsung pejabat tinggi madya oleh Presiden.
Tujuan pelantikan dan fokus kerja
Pelantikan lima deputi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan BGN sekaligus mempercepat perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan penempatan pejabat di level tinggi madya, BGN berharap ada sinergi yang lebih kuat antarunit kerja dan percepatan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Peran deputi pada umumnya meliputi pengkoordinasian program, pengawasan implementasi kebijakan, dan memastikan program lintas sektor berjalan sesuai target. Pada konteks MBG, fokus kerja deputi baru diperkirakan akan berkisar pada peningkatan kualitas layanan, koordinasi antarinstansi, dan penguatan mekanisme pelaporan agar program berjalan lebih efektif.
Dasar hukum penunjukan
Agustina Arumsari menegaskan bahwa pengangkatan dilakukan sesuai Keputusan Presiden dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 83 tentang Badan Gizi Nasional, khususnya Pasal 59. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk langsung pejabat tinggi madya di lembaga tersebut.
Kepatuhan pada dasar hukum ini penting untuk memastikan legitimasi struktural serta kesinambungan kebijakan di tubuh BGN. Langkah administratif seperti pelantikan deputi juga mencerminkan upaya formal memperkuat manajemen organisasi agar dapat menjawab tantangan pelaksanaan program publik, termasuk MBG.
Implikasi bagi Program Makan Bergizi Gratis
Dengan duduknya lima deputi baru, BGN mengharapkan adanya momentum untuk memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Perbaikan tata kelola dipandang sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan program, mulai dari perencanaan menu bergizi, distribusi, hingga evaluasi kebijakan.
Peningkatan kapasitas manajerial dan koordinasi menjadi aspek penting. Deputi yang baru diangkat diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan strategis menjadi langkah operasional yang konkret sehingga dampak program terhadap pemenuhan gizi sasaran dapat lebih terlihat dalam praktik.
Peran pimpinan dalam konsolidasi institusi
Penempatan pejabat tinggi madya merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan yang perlu diikuti langkah-langkah penguatan internal, termasuk pembagian tugas yang jelas, mekanisme evaluasi kinerja, dan tata kelola sumber daya. Pernyataan dari Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa prosedur pengangkatan mengacu pada ketentuan yang berlaku guna menjaga akuntabilitas proses.
Ke depan, perhatian publik dan pemangku kepentingan akan tertuju pada bagaimana deputi-deputi baru ini menjalankan fungsi mereka untuk mempercepat target-target program nasional terkait gizi. Pelaksanaan MBG yang lebih terkoordinasi dan tata kelola yang lebih kuat diharapkan menjadi hasil nyata dari perubahan struktural ini.
BGN akan terus memantau dan menilai implementasi kebijakan melalui mekanisme internal yang ada, sambil berupaya menjaga keterpaduan antarunit kerja demi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis.
